Pranata Politik

PRANATA POLITIK
Politik berasal dari kata Yunanipoliteia
politeiayang
berarti cara-cara atau aktivitas untuk
memperoleh kekuasaan.
Pranata politik adalah pranata yang memiliki
kegiatan dalam suatu sistem negara yang
menyangkut proses menentukan dan
melaksanakan suatu tujuan negara.
Kornblum
Kornblum mendefinisikan pranata politik

sebagai perangkat aturan dan status yang
mengkhususkan diri pada pelaksanaan
kekuasaan dan wewenang.

PRANATA POLITIK
Pranata yang memegang monopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian istilah pranata pemerintahan, politik, negara, maksudnya sama, dan dalam hal ini disebut sebagai pranata politik, karana dalam istilah politik sudah tercakup istilah pemerintah, negara, kekuasaan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Hanya yang perlu diperhatikan bahwa Negara tidak sama artinya dengan pemerintahan, karena pemerintah merupakan alat atau aparat negara yang melaksanakan fungsi-fungsi dan kekuasaan negara. Jadi, pemerintah hanyalah salah satu unsur negara.

Ciri-ciri atau karakteristik dari pranata politik adalah sebagai berikut:
1. adanya suatu komunitas manusia yang secara sosial bersatu atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama.
2. adanya asosiasi politik atau biasa disebut pemerintah yang aktif;
3. asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum; dan
4. asosiasi tersebut diberi kewenangan luas jangkauan kewenangan hanya dalam territorial tertentu.


Berdasarkan sejarah, politik merupakan ilmu yang paling tua. Politik lahir ketika manusia mengenal hidup bermasyarakat, bersosialisasi, berinteraksi satu sama lain, serta ketika sekelompok manusia mampu mempengaruhi kelompok atau elemen manusia lainnya. Jika demikian adanya, maka politik adalah kodrat, politik merupakan sifat manusia yang terbawa akibat sosial entitasnya. Pada dasarnya politik adalah suci, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran dam keamanan umat manusia (social welfare). Kekotoran politik muncul ketika proses: “Bagaimana memperoleh kekuasaan, bagaimana menjalankan kekuasaan, serta bagaimana mempertahankan kekuasaan” dan proses-proses tersebut dilaksanakan dengan cara/metode yang salah, kotor, penuh kecurangan dan pengkhianatan.